JAKARTA — Indonesia SDGs Center Network (ISCN) didorong untuk memperluas perannya dari sekadar jejaring pusat-pusat SDGs di perguruan tinggi menjadi ekosistem pengetahuan dan inovasi pembangunan berkelanjutan yang mampu menghasilkan solusi nyata bagi Indonesia setelah target Sustainable Development Goals (SDGs) berakhir pada 2030. Gagasan tersebut mengemuka dalam SDGs Center Conference 2026 yang digelar Kementerian PPN/Bappenas bersama ISCN di Jakarta (25-26/06).
National SDGs Consultant Japan International Cooperation Agency (JICA), Dr. Djonet Santoso, menilai ISCN telah berhasil membangun fondasi jejaring selama dua tahun terakhir. Namun, menurutnya, organisasi tersebut perlu memasuki fase baru yang lebih berorientasi pada dampak nyata bagi pembangunan nasional.
Dalam paparannya, Dr. Djonet mengajukan sejumlah pertanyaan reflektif mengenai masa depan ISCN, di antaranya apakah keberadaan jejaring tersebut telah menghasilkan perubahan signifikan bagi pembangunan Indonesia, serta bagaimana posisi ISCN setelah agenda SDGs berakhir pada 2030. Menurutnya, peran SDGs Center perlu didefinisikan kembali dalam arsitektur pembangunan nasional pasca-2030.
Ia menjelaskan bahwa perkembangan SDGs Center di Indonesia dapat dipetakan ke dalam empat fase. Fase pertama adalah Awareness (2017–2020), ketika perguruan tinggi berfokus pada sosialisasi dan pengenalan SDGs kepada masyarakat. Selanjutnya, fase Localization (2020–2025) ditandai dengan keterlibatan perguruan tinggi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs, penguatan data daerah, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah.
Memasuki periode 2024–2030, SDGs Center berada pada fase Institutionalization, yakni penguatan sistem pembangunan melalui registrasi aksi SDGs, peningkatan kemitraan, pelibatan sektor swasta, dan penguatan aktor nonpemerintah. Menurut Dr. Djonet, fase berikutnya yang akan dimulai setelah 2030 adalah Transformation, yaitu ketika perguruan tinggi tidak lagi hanya berperan mendukung implementasi SDGs, tetapi menjadi penggerak transformasi pembangunan berkelanjutan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Untuk memasuki fase tersebut, ISCN dinilai perlu menjawab empat pertanyaan mendasar, yakni mengenai dampak nyata organisasi, manfaat bagi para anggotanya, visi baru pasca-2030, serta strategi penguatan kelembagaan. Keberhasilan ISCN, menurutnya, tidak lagi dapat diukur dari banyaknya webinar atau nota kesepahaman, melainkan dari dampak pengetahuan yang dihasilkan, kontribusi terhadap kebijakan publik, penguatan institusi, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Dr. Djonet juga menekankan pentingnya memperkuat nilai tambah bagi anggota ISCN, mulai dari kolaborasi riset dan publikasi ilmiah, peningkatan reputasi perguruan tinggi, akses terhadap pendanaan bersama, hingga pertukaran tenaga ahli. Hal tersebut dinilai menjadi kunci keberlanjutan jejaring di masa depan.
Lebih jauh, ia mengusulkan perubahan visi ISCN dari organisasi yang berfokus pada implementasi SDGs menjadi ekosistem pengetahuan dan inovasi pembangunan berkelanjutan Indonesia (Indonesia's Leading Knowledge and Innovation Ecosystem for Sustainable Development Transformation). Dalam konsep tersebut, pembangunan berkelanjutan dipahami sebagai transformasi sistemik yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta tata kelola kolaboratif.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Dr. Djonet menawarkan lima pilar penguatan ISCN. Pertama, menjadi think tank nasional yang menghasilkan policy brief, policy paper, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Kedua, membangun Sustainable Development Observatory sebagai pusat dokumentasi praktik baik dan inovasi pembangunan dari seluruh Indonesia. Ketiga, mengembangkan Capacity Development Hub melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan eksekutif bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Keempat, memperkuat fungsi sebagai Innovation and Partnership Platform yang menghubungkan perguruan tinggi, pemerintah, donor, dan dunia usaha. Kelima, membentuk Future Governance Laboratory yang berfokus pada isu-isu masa depan seperti kecerdasan buatan, perubahan iklim, transisi energi, ekonomi hijau, ekonomi biru, hingga transisi demografi.
Menurutnya, tantangan terbesar ISCN ke depan bukan lagi sekadar pencapaian SDGs, melainkan fragmentasi pengetahuan yang masih terjadi di berbagai pusat kajian, seperti Climate Center, Disaster Center, ESG Center, hingga pusat-pusat riset lainnya yang bekerja secara terpisah. ISCN dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi platform yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu tersebut dalam satu jejaring pengetahuan pembangunan berkelanjutan menuju visi ISCN 2045.
Menutup paparannya, Dr. Djonet menyampaikan apresiasi kepada kepengurusan pertama ISCN yang dinilai berhasil membangun fondasi organisasi. Ia berharap kepemimpinan berikutnya mampu membawa ISCN bertransformasi dari sekadar jaringan perguruan tinggi menjadi ekosistem pengetahuan yang menghasilkan solusi nyata bagi pembangunan Indonesia. JICA, kata dia, akan terus mendukung transformasi tersebut melalui misi "From SDGs Advocacy to Sustainable Development Transformation in Indonesia."